KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Jepang terkait rencana penempatan sistem senjata ofensif, termasuk rudal jarak menengah buatan Amerika Serikat (AS).
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia menegaskan bahwa langkah tersebut dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.
Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menyoroti aktivitas militer yang kian intensif di wilayah perbatasan Jepang.
Menurut Zakharova, Jepang di bawah pengaruh Washington secara sistematis mengubah pulau-pulau di wilayah perbatasan, khususnya Okinawa, menjadi pos militer strategis.
"Pengamatan Rusia menunjukkan bahwa Jepang, di bawah perintah Washington, secara sistematis mengubah pulau-pulau tersebut, mempersenjatainya dengan senjata yang tidak hanya memiliki kemampuan defensif, tetapi juga ofensif," ujar Zakharova di Moskow, seperti dikutip, Sabtu, 29 November 2025.
Baca Juga: Fokus Garap RUU PSDK, Komisi XIII DPR Akui Kinerja Panja Pemasyarakatan Belum Optimal
Zakharova menilai kebijakan militer Tokyo yang semakin agresif ini tidak hanya mengganggu keseimbangan keamanan regional tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas laporan yang menyebutkan rencana Jepang menempatkan rudal jarak menengah di pulau-pulau dekat Taiwan.
Rusia memandang langkah ini sebagai bentuk remiliterisasi yang berbahaya dan menjustifikasi respons tegas dari Moskow.
"Kebijakan militer agresif Tokyo dan langkah-langkah militer semacam itu semakin meningkatkan ketegangan di bidang keamanan regional," tegasnya.
Moskow mengaku telah memantau dengan cermat setiap pernyataan dan manuver yang dilakukan oleh jajaran pemimpin Jepang.
Rusia juga telah menyampaikan nota protes resmi melalui jalur diplomatik sebagai bentuk peringatan dini kepada Tokyo.
Baca Juga: Kudeta Sunyi di PBNU: Giliran Gus Ipul Terdepak dari Kursi Sekjen, Ternyata Ini Alasannya
Dalam nota tersebut, Rusia menegaskan bahwa penempatan rudal AS di wilayah Jepang, baik secara permanen maupun sementara, adalah tindakan yang tidak dapat diterima.