KONTEKS.CO.ID - Sekitar dua juta pekerja federal mengatakan mereka mendapat sebuah email dari pemerintah.
Email tersebut mengatakan mereka dapat tetap berada dalam daftar gaji pemerintah hingga 30 September, akhir tahun fiskal pemerintah, dan dapat dikurangi atau dihilangkan tugasnya untuk sementara waktu.
Mereka yang bersedia meninggalkan pekerjaannya akan dibebaskan dari mandat Trump yang mengharuskan para pegawai untuk kembali bekerja di kantor secara penuh.
Seluruh pekerja federal memiliki waktu hingga 6 Februari untuk menerima tawaran tersebut. Mereka diarahkan untuk melakukannya dengan membalas email dengan kata “mengundurkan diri”.
Dampak Program Belum Jelas
Potensi dampak program ini terhadap layanan pembayar pajak masih belum jelas.
Email itu juga mengatakan, “Meskipun beberapa lembaga dan bahkan cabang-cabang militer kemungkinan akan mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, mayoritas lembaga federal kemungkinan akan dirampingkan melalui restrukturisasi, penataan ulang, dan pengurangan tenaga kerja.”
Baca Juga: Lebih Populer di AS, Jumlah Unduhan DeepSeek Salip ChatGPT Microsoft di App Store
Mereka yang bekerja di bidang imigrasi, keamanan nasional, dan layanan pos tidak termasuk dalam tawaran program itu.
Email itu juga mengatakan, “Pegawai federal harus terdiri dari orang-orang yang dapat diandalkan, setia, dapat dipercaya, dan yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaan mereka sehari-hari.”
Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal mengkritik langkah pemerintah tersebut.
National Treasury Employees Union, yang mewakili sekitar 150.000 pekerja federal, mengatakan kepada para anggotanya, bahwa memo pengunduran diri itu dirancang untuk membujuk atau menakut-nakuti Anda agar mengundurkan diri. "Untuk menanggapi hal itu, kami sangat mendorong Anda untuk tidak mengundurkan diri.”
Baca Juga: Banjir Bandang di Jalur Pantura Batang: 6 Perjalanan Kereta Api Terganggu, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem
Melansir VOA, Everett Kelley, Kepala Serikat Pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika mengatakan, tawaran itu “tidak boleh dipandang sebagai sukarela”.
Kelley mengungkapkan juga bahwa tindakan pemerintah ini menunjukkan bahwa mereka bertujuan untuk mengubah pemerintah federal menjadi lingkungan beracun. Mereka membuat kondisi di mana para pegawai tidak dapat bertahan meskipun mereka menginginkannya.***
Artikel Terkait
Pangeran Harry Ngaku Pernah Narkoba, The Heritage Foundation Tagih Janji Donald Trump
Trump Tarik AS dari WHO Ternyata Berdampak bagi Indonesia
Sambangi Lokasi Kebakaran Los Angeles, Trump dan Newsom Berdamai?
Ulah Trump Bikin 'Empet', Rakyat California Bersiap Merdeka dari Amerika Serikat
Murka Trump karena Kecanggihan DeepSeek Bikin Perusahaan Teknologi AS 'Gelagapan'