Tolak Penambahan Lahan, Legislator Jepang Mizuho Umemura Minta Stop Izin Makam Muslim Baru

KONTEKS.CO.ID - Anggota Majelis Tinggi Jepang dari Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), Mizuho Umemura, memicu perdebatan dalam sidang komite parlemen terkait isu pemakaman bagi warga asing, khususnya umat Muslim, di Jepang.

Umemura menegaskan sikapnya untuk memprioritaskan budaya dan sanitasi publik Jepang di atas akomodasi tradisi penguburan jenazah.

Video yang bersumber dari arsip resmi Sangiin Internet TV tersebut memperlihatkan Umemura mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penyediaan lahan makam bagi warga asing yang agamanya mewajibkan penguburan tanah (do-so), mengingat Jepang umumnya menerapkan kremasi (ka-so) karena alasan lahan dan sanitasi.

Baca Juga: Terisolir 50 Km, BNPB Akui Tapanuli Jadi PR Terberat Penanganan Bencana Tiga Provinsi

Argumen "Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung"

Umemura membuka argumennya dengan menyinggung keputusan Kaisar Emeritus dan Permaisuri Emerita yang memilih untuk dikremasi demi memikirkan kepentingan rakyat dan negara.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah harus mengakomodasi tuntutan penguburan tanah yang bertentangan dengan norma umum di Jepang.

"Kita harus mengatakan dengan jelas bahwa negara kita adalah negara di mana masuk ke desa harus mengikuti desa itu (Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung)," ujar Umemura, dalam sidang Komite Kesehatan, Kesejahteraan, dan Tenaga Kerja Dewan Penasihat Jepang, 27 November 2025.

Ia mengakui kontribusi warga Muslim yang bekerja keras di Jepang, namun menekankan bahwa nilai, budaya, dan definisi keadilan bisa berbeda dengan masyarakat Jepang pada umumnya.

Oleh karena itu, garis batas antara apa yang bisa diterima dan tidak harus diperjelas demi kebaikan masyarakat lokal.

Baca Juga: Koalisi Sipil Desak Prabowo Tetapkan Darurat Bencana Nasional

Saran Repatriasi Jenazah

Lebih lanjut, Umemura menyarankan opsi pemulangan jenazah ke negara asal bagi mereka yang bersikeras ingin dimakamkan secara utuh (tanpa kremasi).

"Warga negara asing pun, jika memungkinkan, mungkin ingin kembali ke tanah air mereka. Namun, kita menghormati keharmonisan dan mengutamakan kesehatan masyarakat, sehingga kita memilih kremasi. Apakah tidak ada kenyataan bahwa kita memilih kremasi karena alasan tersebut?" tanya Umemura.

Menanggapi desakan Umemura, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (MHLW) menyatakan bahwa urusan pemakaman secara hukum merupakan kewenangan otonomi daerah.

Baca Juga: Gol Perdana Thom Haye Lengkapi Kemenangan Brutal Persib di Madura, Ini Komentar Berkelas Bojan Hodak