Aneh, KTT G20 di Johannesburg Ditutup Afrika Selatan dengan Menyerahkan Jabatan Presiden ke AS yang 'Bolos'

Para pemimpin negara G20 yang hadir pada hari Sabtu kemarin berjanji dalam deklarasi untuk mengupayakan perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Sudan.

Kemudian, Republik Demokratik Kongo, wilayah Palestina, dan Ukraina, serta mengutuk terorisme dalam “segala bentuk dan manifestasinya”.

Ketidakhadiran AS dalam KTT

KTT dimulai Sabtu tanpa kehadiran AS, meskipun negara tersebut merupakan penerus Afrika Selatan dalam kepresidenan G20, yang biasanya memerlukan upacara serah terima.

Awal pekan ini, Ramaphosa mengatakan ada kemungkinan "perubahan pikiran" dari pihak AS dan bahwa diskusi sedang berlangsung, sebuah klaim yang langsung dibantah oleh Gedung Putih.

Baca Juga: BPA Kejaksaan Berhasil Lelang Aset Koruptor Pembobol Deposito Elnusa Rp111 Miliar Senilai Rp1,3 Miliar

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola, dalam konferensi pers di sela-sela KTT pada hari Sabtu, mengatakan AS ingin melaksanakan serah terima melalui kuasa usaha kedutaan besarnya di Afrika Selatan.

Ia menjelaskan serah terima harus dilakukan di tingkat kepala negara, atau setidaknya seorang menteri yang "ditunjuk secara resmi oleh presiden Amerika Serikat".

"Jadi, setelah mereka menetapkan dakwaan, kami telah menyatakan bahwa DIRCO memiliki pejabat yang setara dengan dakwaan tersebut, oleh karena itu ... kami akan melakukan serah terima ... di kantor DIRCO kapan saja mulai Senin," ujarnya.

Awal bulan November ini, Trump mengumumkan bahwa ia tidak akan mengirimkan seorang pun pejabat Amerika ke Johannesburg untuk pertemuan tersebut.

Baca Juga: BPA Kejaksaan Berhasil Lelang Aset Koruptor Pembobol Deposito Elnusa Rp111 Miliar Senilai Rp1,3 Miliar

Trump menuduh Afrika Selatan melakukan "pelanggaran hak asasi manusia" terhadap penduduk Afrikaner kulit putih – klaim yang berulang kali dibantah oleh Pemerintah Afrika Selatan sebagai klaim yang tidak berdasar.

Hubungan antara Washington dan Pretoria telah mencapai titik terendah akibat perbedaan pendapat mengenai kebijakan luar negeri dan dalam negeri. ***