Keren! Inggris Gercep Langsung Perbarui Peta Timur Tengah, Tercantum Negara Palestina

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Inggris langsung gerak cepat memperbarui peta resminya yang menampilkan Palestina untuk pertama kalinya.

Inggris telah memperbarui peta Timur Tengah mereka dengan mencantumkan negara Palestina untuk pertama kalinya setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina akhir pekan lalu.

Dalam halaman saran perjalanannya, peta Kementerian Luar Negeri Inggris menampilkan Palestina (Tepi Barat) dan Palestina (Gaza), yang awalnya tertulis 'Wilayah Palestina yang Diduduki' menjadi 'Palestina'.

Langkah itu diambil setelah Inggris, bersama lebih dari 150 negara lainnya, secara resmi mengakui negara Palestina, dan Starmer mengumumkan itu menjelang Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga: Italia dan Spanyol Kirim Kapal Perang Kawal Armada Bantuan Gaza Palestina

"Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup," ujarnya dalam sebuah pernyataan video, mengutip Anadolu.

Peta dan pengakuan yang diperbarui ini muncul di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas operasi militer dan perluasan permukimannya di Tepi Barat, yang telah dikritik keras oleh pemerintahan Starmer.

Pembaruan tersebut muncul di situs web Kementerian Luar Negeri Inggris, termasuk imbauan perjalanan, daftar kedutaan, dan peta regional.

"Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara," ungkap Starmer.

Baca Juga: Drama Mikrofon Mati Berulang Kali saat Pemimpin Dunia Bela Palestina di Sidang Majelis Umum PBB, Disabotase Agen Mossad?

Inggris bergabung dengan Kanada dan Australia dalam mengakui Palestina, sementara Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah melakukannya lebih awal pada tahun 2025.

Para diplomat memperkirakan lebih banyak anggota Uni Eropa akan menyusul, meski Washington tetap menentang, bersikeras bahwa status kenegaraan harus dicapai melalui perundingan langsung dengan Israel.

Langkah ini diambil menjelang konferensi yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis di Majelis Umum PBB, di mana Prancis dan negara-negara lain diperkirakan akan mengumumkan pengakuan serupa.