Ekuador Membara: Subsidi BBM Dicabut, Presiden Noboa Umumkan Status Darurat di 7 Provinsi

KONTEKS.CO.ID - Ekuador kembali bergejolak. Keputusan Presiden Daniel Noboa untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama solar, telah menyulut gelombang protes massal yang melumpuhkan sebagian besar negara.

Sebagai respons atas situasi yang semakin memanas, Noboa secara resmi memberlakukan status keadaan darurat selama 60 hari di tujuh provinsi.

Jalan-jalan di kota-kota besar, termasuk ibu kota Quito, berubah menjadi medan pertempuran antara para demonstran dan aparat keamanan.

Baca Juga: Presiden FIFA Gianni Infantino Beri Selamat Erick Thohir Usai Resmi Dilantik Jadi Menpora RI

Aksi blokade jalan, pembakaran ban, hingga bentrokan fisik tak terhindarkan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang marah.

"Pemerintah tidak akan menyerah pada tekanan kelompok mana pun yang tujuannya adalah untuk mengacaukan negara," tegas pemerintah dalam sebuah pernyataan resmi di Platform X, terlihat Kamis 18 September 2025.

Kebijakan Pahit untuk Selamatkan Ekonomi

Langkah drastis pencabutan subsidi ini diambil oleh pemerintahan Noboa sebagai bagian dari upaya untuk menyehatkan fiskal negara yang sedang sekarat.

Baca Juga: Berikut Daftar Calon PPPK Paruh Waktu 2024 Kemenag, yuk Dicek!

Subsidi BBM, yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dianggap sebagai beban raksasa yang menguras anggaran negara hingga miliaran dolar setiap tahunnya.

Pemerintah berdalih, dana yang selama ini 'dibakar' untuk subsidi akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan finansial dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Baca Juga: Jonatan Christie Dikalahkan Li Chun Yi, Tunggal Putra Indonesia Habis di China Masters 2025

Namun, bagi rakyat kecil, kebijakan ini adalah pil pahit yang sangat sulit ditelan. Organisasi-organisasi masyarakat adat, serikat transportasi, dan kelompok mahasiswa menjadi motor utama perlawanan.

Mereka berargumen bahwa pencabutan subsidi secara langsung akan mencekik rakyat miskin.