Donald Trump Ubah Pentagon Jadi Departemen Perang, Picu Kontroversi Global

KONTEKS.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bikin heboh. 

Setelah sebelumnya gencar kampanye soal Nobel Perdamaian, kini ia justru menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War).

Perubahan ini langsung menimbulkan perdebatan global. Menurut Trump, nama lama tidak mencerminkan jati diri militer AS yang selalu menang dalam sejarah.

Baca Juga: Ironi Nadiem, Putra Nono Makarim dan Atika Algadrie, Pejuang Antikorupsi Legendaris

“Kami memenangkan perang dunia pertama, kami memenangkan perang dunia kedua, kami memenangkan segalanya sebelum dan sesudahnya,” ujar Trump lantang saat penandatanganan.

"Lalu kami jadi woke dan mengubah nama jadi Departemen Pertahanan," katanya lagi.

Langkah Simbolis Trump Picu Reaksi

Situs resmi Pentagon, defense.gov, kini otomatis dialihkan ke war.gov. Langkah simbolis ini dilakukan hanya beberapa hari setelah serangan udara angkatan laut AS menewaskan 11 orang di kapal kecil di perairan internasional.

Serangan itu diklaim menarget kapal narkoba milik geng Venezuela Tren de Aragua, tapi sejumlah pakar hukum meragukan legalitasnya.

Baca Juga: Laras Faizati Desak Restorative Justice: Kasus Hasutan Demo Dinilai Tanpa Dampak Nyata

Ironisnya, aksi keras ini berbanding terbalik dengan citra Trump sebagai “presiden anti-perang” yang dulu kampanye dengan janji menghindari konflik baru.

Klaim Kembali ke Jati Diri Militer AS

Trump berdalih, pengembalian nama Departemen Perang mencerminkan kenyataan militer yang sejatinya ofensif. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendukung penuh langkah ini.

“Kami akan melakukan serangan, bukan hanya pertahanan. Tindakan mematikan yang maksimal, bukan legalitas yang lemah,” tegas Hegseth.

Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya Trump menghapus jejak kebijakan progresif di militer.

Baca Juga: Suara Rakyat Menggema: Copot Kapolri, Reformasi DPR, dan Kembalikan Anggaran Pendidikan 20 Persen