Diduga Ada Kongkalikong dalam Lelang Renovasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Proyek Didanai APBD Pemkot Rp5 Miliar

Berdasarkan data yang telah dihimpun LBH Medan, lanjut Irvan, proyek yang tercantum dalam LPSE tersebut, tender atau pelelangannya dinyatakan batal pada tanggal 28 Oktober 2025.

 

 

Tetapi anehnya, kata dia, alasan pembatalan tersebut berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan.

 

"Tertanggal 12 November 2025, Nomor: 600.1.15.2/17272 perihal Pembatalan Lelang," ujarnya. 

 

Kejanggalan tersebut semakin kuat ketika adanya pencantuman tahap proyek rehabilitas masuk pada tahap pengumuman pascakualifikasi tanggal 3 November sampai dengan 24 November 2025.

 

 

Parahnya lagi, Pemkot Medan mengalokasikan anggaran kepada institusi Polri yang sesunggahnya memiliki DIPA terbersar kedua di Indonesia Tahun 2025.

 

"Urutan kedua setelah Kementerian Pertahanan yaitu sebesar Rp106,6 triliun," katanya.

 

Secara prinsip, ujar Irvan, proyek rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan juga menyimpang dari janji politik Wali Kota Medan, Rico Waas.

 

 

"Sepuluh program unggulan [wali Kota Medan] yang diketahui belum terwujud sepenunhya," ujar dia.  

 

Atas dasar itu, LBH Medan dan FITRA Sumut mendesak segera batalkan proyek tersebut.

 

"Sepatutnya proyek a quo haruslah dihentikan karena tidak berdampak langsung untuk kebutuhan yang diharapkan masyarakat," ujarnya.***