Dugaan Korupsi Lahan RSUD H.Boejasin Tanah Laut Kembali Menyeruak, Eks Bupati Ikut Diperiksa

Bahrudin menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Jika penyelidikan Kejati Kalsel dianggap jalan di tempat, LSM BABAK siap melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung RI.

“Ini bukan sekadar dugaan manipulasi dokumen, tapi sudah mengarah ke tindak pidana korupsi. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan menguap seperti yang sudah-sudah,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Priyono mengatakan pihaknya menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara.

Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Terapis Cantik di Pasar Minggu Terungkap

“Kami menghargai laporan dari LSM BABAK dan sudah menindaklanjutinya. Hasilnya akan kami sampaikan setelah proses selesai,” ucapnya singkat.

Diketahui Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk RSUD H. Boejasin tanah laut ini telah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yang dibuktikan dengan surat perintah penyelidikan oleh kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dengan Nomor: PRINT- 735/O.3/Fd.1/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

Beberapa pihak telah dilakukan pemanggilan oleh Kejati Kalsel dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut, termasuk mantan Bupati Tanah laut periode 2018–2023, H. Sukamta.

Baca Juga: Wonderful Indonesia Tourism Fair 2025 Digelar, Simak Jadwal dan Agendanya

"Sudah ditangani kejati kalsel. Selebihnya silahkan konfirmasi langsung ke Kejati Kalsel, " Kata Sukamta singkat melalui pesan WhatsApp, Jumat, 3 Oktober 2025.

Ditanya soal pemanggilan oleh penyidik Kejati Kalsel pada 9 September 2025 lalu, Sukamta mengungkapkan jika dirinya telah hadir memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan dalam perkara ini. Namun dirinya tidak menerangkan soal keterangan apa saja yang diberikan kepada penyidik.

"Saya sudah hadir memenuhi panggilan tersebut, " katanya.***