"Jadi ini murni dalam rangka menciptakan kondisi dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk masyarakat Kabupaten Pati," jelasnya.
"Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau ada yang kurang berkenan selama ini mohon maaf sebesar-besarnya," tambahnya.
Sebelumnya, kebijakan Sadewo memicu reaksi keras dari masyarakat Pati.
Warga merasa terbebani dan menolak kenaikan PBB yang dianggap terlalu tinggi.
Sadewo lantas membela keputusannya dengan menyatakan penyesuaian tarif PBB dilakukan demi membangun fasilitas umum dan infrastruktur di daerahnya.
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Segera Diterbangkan ke Jakarta
Ia mengklaim langkah ini diambil sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya ingin rumah sakit di Pati menjadi lebih layak dan berkualitas untuk rakyat. Saya juga memperbaiki jalan-jalan rusak agar infrastruktur kita makin baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan struktur anggaran daerah saat ini tidak seimbang, dengan sebagian besar dana habis untuk belanja pegawai.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut merupakan upaya mencari solusi atas keterbatasan anggaran pembangunan.
Sudewo juga menyebutkan kebijakan tersebut telah diterapkan, dan hingga kini sekitar 50 persen warga sudah membayar PBB-P2 tanpa kendala berarti.***
Artikel Terkait
Anies Mulai Berani Kritik Prabowo: Sorot Ketidakhadiran Presiden di Sidang-Sidang Penting PBB
AS Kirim Nota Diplomatik kepada PBB soal Klaim China atas Laut Cina Selatan, Indonesia Turut Bersuara
PBB Pangkas 3.000 Pegawai dan Anggaran 20 Persen, Imbas AS Setop Dana: Guterres Siapkan Reformasi Besar
Kericuhan Jelang Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Pati Tolak Kenaikan PBB 250 Persen
Kontroversi Bupati Pati Menaikkan Pajak PBB hingga 250 Persen, Mendagri Beri Reaksi