KONTEKS.CO.ID - Jadwal lengkap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah resmi diumumkan pemerintah.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, operasional haji akan dimulai pada April 2026 dengan keberangkatan jemaah secara bertahap.
Pria yang karib disapa Gus Irfan itu menyampaikan, kloter pertama jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026.
Baca Juga: Viktor Axelsen Resmi Pensiun, Ginting hingga Mohammad Ahsan Ramai-Ramai Ucapkan Perpisahan!
"Dilanjutkan keberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026 hingga kloter terakhir pada 21 Mei 2026," katanya Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 April 2026.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan 16 embarkasi haji di seluruh Indonesia bertambah dua embarkasi baru untuk memperlancar keberangkatan jemaah.
"Jemaah akan diberangkatkan dari 16 embarkasi haji. Ada tambahan dua embarkasi baru yaitu Cipondoh dan Yogyakarta," ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan empat bandara dengan fasilitas fast track untuk mempercepat proses imigrasi Arab Saudi. Dengan adanya fasilitas ini, proses imigrasi dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.
"Bandara tersebut adalah Soekarno-Hatta (Tangerang), Solo (Adi Soemarmo), Juanda (Surabaya), dan Makassar (Sultan Hasanuddin)," ujarnya.
Baca Juga: Dilaporkan Faizal Assegaf, Jubir KPK Yakin Dewas Akan Objektif
Gus Irfan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dengan tegas agar keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
"Presiden memerintahkan bahwa keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Sehingga, semua skenario penyelenggaraan ibadah haji dan mitigasi risiko didasarkan pada prinsip tersebut," ungkapnya.
Adapun, Gus Irfan menyebut fokus pemerintah mencakup tiga aspek utama yakni, keamanan jemaah selama berada di Arab Saudi, keamanan perjalanan menuju dan kembali ke Indonesia, serta keamanan logistik selama pelaksanaan ibadah haji.
Dia menyebut, pemerintah juga telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta pemerintah Arab Saudi.