KONTEKS.CO.ID – Posko Nasional untuk Sumatera, terdiri dari 21 organisasi masyarakat sipil, desak Presiden Prabowo Subianto segera tetapkan Status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
"Sudah memasuki hari ke-16 sejak bencana melanda tiga provinsi tersebut, namun penanganan pemerintah lamban, tidak memadai, dan gagal membaca situasi faktual di lapangan," kata Afif, perwakilan Posko Nasional untuk Sumatera dari WALHI Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025.
Data BNPB menunjukkan 985 jiwa meninggal, 226 hilang, lebih dari 5.400 warga terluka, sementara ribuan lainnya masih terisolir tanpa logistik, layanan kesehatan, sanitasi layak, maupun listrik.
Baca Juga: Warga Aceh Tengah Ngeluh Susah Air Bersih dan Listrik Mati, Prabowo: Pasti Kita Bantu, Tenang Saja!
Di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk, pernyataan Presiden Subianto memuji penanganan bencana justru bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi warga di wilayah terdampak.
"Di Aceh, akses ke banyak wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur masih terputus total," ujarnya.
Distribusi logistik hanya bisa dilakukan menggunakan helikopter atau perahu nelayan, sementara bantuan menumpuk di Bireuen dan tidak menjangkau warga di pegunungan yang terancam kelaparan.
“Pengungsi terbanyak adalah bayi, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang penyakit kronis,” katanya.
Posko Nasional untuk Sumatera menilai pengungsian tidak layak, layanan medis minim, sanitasi memburuk, harga bahan pokok melonjak, dan listrik tidak stabil.
"Jika pemerintah tidak memberi kejelasan, sebagian warga meminta kirimkan saja kain kafan, karena yang membuat orang meninggal bukan bencananya, tetapi penanganannya,” ujar Afif.
Ia menegaskan bahwa potret ini menunjukkan betapa ironisnya menjadi warga negara ketika pengurus negara sibuk pencitraan namun gagal menyelamatkan rakyatnya.***