KONTEKS.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan dukungan penuh terhadap rencana strategis pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan aset vital negara, khususnya kilang minyak milik PT Pertamina (Persero).
Bahlil menilai langkah ini sangat krusial mengingat kilang minyak merupakan salah satu penopang utama kedaulatan energi nasional yang harus dijaga dari berbagai ancaman, termasuk risiko sabotase.
"Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara," ujar Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: Kejar Setoran Negara, Menkeu Purbaya Berencana Terapkan Bea Keluar Ekspor Batu Bara Mulai 2026
Menurut Bahlil, potensi gangguan terhadap infrastruktur energi tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan, baik dari unsur TNI maupun Polri, akan memberikan lapisan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan membiarkan aset tersebut rentan terhadap aksi-aksi yang merugikan negara.
"Enggak ada masalah daripada orang sabotase. Jadi, aparat keamanan TNI, polisi, itu penting. Kalau itu, ancamannya, kami lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada," tegas Bahlil mengingatkan risiko nyata yang dihadapi di lapangan.
Pernyataan Bahlil ini sejalan dengan rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya mengungkapkan bahwa TNI akan ditugaskan secara khusus untuk mengawasi kilang-kilang Pertamina mulai Desember 2025.
Baca Juga: Wamenhub Suntana: Kemarin Kami Sudah Tempatkan Petugas di Bandara IMIP
Sjafrie menjelaskan bahwa pengamanan instalasi strategis seperti kilang minyak masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dalam skema pengamanannya, TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan menjadi ujung tombak di lapangan, didukung oleh pemantauan intelijen dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Keterlibatan BAIS dinilai penting untuk mendeteksi dini setiap potensi ancaman yang mungkin muncul dan mengganggu operasional kilang.
"Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP," jelas Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin, 24 November 2025.***