Wamenhub Suntana: Kemarin Kami Sudah Tempatkan Petugas di Bandara IMIP

KONTEKS.CO.ID - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana mengakui jika pihaknya baru saja menempatkan petugas di Bandara Khusus di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Penempatan petugas tersebut dilakukan usai heboh negara dalam negara terkait keberadaan bandara yang disebut 'siluman' itu.

Menurut Suntana, kini sudah ada petugas Bea Cukai hingga kepolisian di Bandara IMIP. Hal itu untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Kedaulatan Terkikis, Polemik Bandara IMIP Bukti Negara Tersandera Oligarki Industri

"Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk bagian hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 26 November 2025.

Dia juga menegaskan Bandara IMIP berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional.

"Itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” katanya.

Baca Juga: Menteri Bahlil Bicara Soal Dugaan Tambang Ilegal Terkait Bandara IMIP, Tegaskan Instruksi Presiden Prabowo

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Murka

Sebelumnya, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, mengatakan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin murka setelah tahu ada Bandara di kawasan industri PT IMIP, Morowali yang sangat privat atau tertutup.

"Pernyataannya tegas banget ya. Dan untuk jabatan menteri itu, itu pernyataan yang telak gitu ya," kata Edna dilansir dari siniar Forum Keadilan Tv di Jakarta, Rabu, 26 November 2025.

Ia menuturkan, Menhan Sjafrie menyatakan bahwa Indonesia harus berdaulat atas semua harta kekayaan dan sumber daya alam, termasuk nikel.

Baca Juga: Wamenhub Suntana Bantah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Soal Bandara IMIP: Sudah Terdaftar, Sudah Tempatkan Petugas Kemarin

"Ini adalah harta kita. Kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan kita harus tahu barang yang keluar-masuklah. Kita bahaya dong kalau kita enggak tahu," ujarnya menirukap pernyataan Sjafrie.

Celakanya, bandara di kawasan industri PT IMIP itu sudah berlangsung lama, yakni mulai sekitar tahun 2019 dan tidak ada otoritas perwakilan pemerintah Indonesia di sana.

"Nah, itu yang kita pertanyakan, karena kan ada pemda, ada Kementerian ESDM. Kemudian Bea Cukai dan Imigrasi. Kenapa diam aja?" ujarnya.

Kemudian juga Polri dan TNI. Rakyat bisa mempertanyakan dan mempersalahkan pihak-pihak terkait, termasuk keamanan yang tidak mendeteksi hal itu.

"Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa?" tandasnya.***