Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Belum Bebaskan Ira Puspadewi Dkk Usai Putusan Rehabilitasi Presiden Prabowo
DPR menekankan pentingnya kepastian jumlah ASN agar perencanaan pembangunan infrastruktur, hunian, transportasi, hingga layanan publik dapat disesuaikan secara tepat.
Kekhawatiran Pembangunan Mubazir
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, pembangunan gedung dan fasilitas IKN yang tidak segera ditempati berpotensi mubazir.
Beberapa anggota DPR telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa beberapa bangunan masih kosong, padahal sudah selesai dibangun.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tipis, Simak Rinciannya Sebelum Beli
“Kalau tidak segera difungsikan, investasi APBN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur bisa terbuang percuma. Karena itu, berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera dilakukan,” ujar Rifqinizamy.
DPR siap memberikan dukungan regulatif dan kebijakan agar pemindahan ASN berjalan lancar.
Hal ini termasuk memastikan rumah ASN tersedia, layanan perbankan mendukung, serta kesiapan fasilitas publik lainnya.
Persiapan Infrastruktur dan Regulasi Mendukung Mutasi ASN
Basuki menekankan, semua persiapan sudah dilakukan, termasuk hunian ASN dan fasilitas perkantoran.
Namun, DPR menekankan bahwa aspek regulasi, seperti mekanisme mutasi ASN, harus jelas agar pembangunan IKN bukan sekadar proyek fisik semata.
“Negara juga harus memberikan kepastian, termasuk bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan, dan seterusnya,” jelas Rifqinizamy.
Percepatan mutasi ASN dianggap vital agar IKN benar-benar bisa difungsikan sebagai ibu kota politik dan pusat pemerintahan yang beroperasi penuh pada tahun 2028.***