"Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau enggak dimediasi," imbuhnya.
Menurut Jimly, isu ijazah palsu bukan hal yang baru di kancah politik Indonesia.
Dia menyebut, hal itu sudah muncul saat dirinya masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004 lalu.
Baca Juga: Honor 500 Pro 5G: Smartphone Flagship dengan Kamera 200 MP dan Baterai Jumbo
“Tahun 2004 yang pertama kali Pilpres dan Pemilu yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali," ujarnya.
Menurut Jimly, isu ijazah palsu kerap digunakan sebagai alat persaingan politik.
Hal itu, kata dia, menandakan administrasi kependudukan serta sistem perijazahan negara masih sangat lemah.***