KONTEKS.CO.ID - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membela mantan Presiden Joko Widodo terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (Whoosh).
Ia menekankan bahwa proyek ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Menurut Budi, persoalan utang dapat dicari solusinya tanpa membebani APBN.
Budi Arie menyoroti bahwa utang Whoosh dapat diatur melalui penyesuaian tenor atau jangka waktu pembayaran.
Ia memberikan contoh, tenor yang awalnya 20 tahun dapat diperpanjang hingga 50–60 tahun, atau periode pembayaran dari lima tahun menjadi sepuluh tahun, sehingga kewajiban finansial lebih ringan.
Baca Juga: PM Jepang Tolak Hentikan Impor LNG Rusia, Khawatir Dampak Energi dan Biaya Listrik
Utang Infrastruktur Itu Biasa
Menurut Budi, pembiayaan proyek infrastruktur publik dengan utang adalah praktik umum di seluruh dunia.
Banyak negara menggunakan dana publik atau debt financing untuk membangun transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Utang bukan berarti merugikan, tetapi bagian dari financial structure proyek.
Mantan Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kereta cepat Whoosh telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain meningkatkan mobilitas, proyek ini membantu mengurangi kerugian akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penghasutan Demo Ricuh: Berkas Delpedro dkk Resmi P21
Negosiasi Utang Whoosh Secara Bisnis
Terkait pembayaran utang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menggunakan APBN.
Badan Pengelola Investasi BPI Danantara dilaporkan siap melakukan kunjungan ke China untuk negosiasi ulang dengan skema business-to-business.
Budi Arie menekankan bahwa melihat proyek secara keseluruhan, Whoosh tetap menguntungkan dan merupakan investasi strategis jangka panjang bagi mobilitas dan ekonomi nasional.
"Utang yang ada bisa dikelola, sementara manfaat proyek terus dirasakan publik," katanya.***