KONTEKS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat melaporkan secara resmi jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Langkah itu penting agar lembaga antirasuah dapat memproses laporan secara hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa laporan yang masuk harus disertai data awal atau bukti pendukung.
Baca Juga: Spanyol Minat Investasi di Indonesia, Incar Pasar Eropa Lewat Pabrik Baru
“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan aduannya melalui saluran resmi KPK,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Laporan Perlu Didukung Informasi Awal
Budi menegaskan bahwa setiap laporan akan diverifikasi lebih dulu untuk memastikan substansi kasus benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Baca Juga: 10 Tahun Perjalanan SEVENTEEN: Disney Plus Siap Rilis Dokumenter Emosional OUR CHAPTER November Ini!
“KPK akan menganalisis apakah laporan tersebut termasuk ranah penanganan KPK atau tidak,” jelasnya.
Dengan mekanisme itu, KPK memastikan seluruh aduan masyarakat ditangani secara objektif dan transparan.
Mahfud MD Soroti Selisih Biaya Pembangunan Whoosh
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkap adanya perbedaan mencolok antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan China.
Dalam kanal YouTube-nya, ia menyebut biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Baca Juga: Jim Carrey Comeback! Si Raja Komedi Siap Tampil di Film Live Action The Jetsons dari Warner Bros
“Naik tiga kali lipat, ini harus ditelusuri siapa yang menaikkan dan ke mana aliran dananya,” ujar Mahfud.