KONTEKS.CO.ID - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara terbuka mengumumkan perang terhadap praktik lancung yang disebutnya sebagai "kartel haji".
Menurutnya, mandat utama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah melakukan "bersih-bersih" total untuk memberantas korupsi dan praktik rente yang telah lama mengakar dalam industri perhajian.
"Saya memang menyebutkan ini ada kartel haji. Karena sudah sangat lama haji ini kemudian dia menjadi industri yang sangat tertutup," tegas Dahnil dalam sebuah diskusi di kanal YouTube dr. Richard Lee, MARS, sebagaimana dikutip Konteks.co.id pada Selasa 30 September 2025.
Ia mengungkap, hasil investigasi awal timnya menemukan adanya potensi kebocoran anggaran antara 20 hingga 30 persen di hampir semua lini penyelenggaraan haji.
Kebocoran ini terjadi mulai dari pengadaan katering, penyewaan pesawat, pemesanan hotel, hingga penyediaan tenda di Arafah.
"Anda bayangkan penyediaan katering untuk 200.000 orang makan tiga kali. Berapa nilainya? Bisa 1 triliun lebih," ujarnya, menggambarkan betapa besarnya nilai proyek yang rentan dikorupsi.
Baca Juga: Kejagung Cecar Dirut Tera Data Indonusa Soal Korupsi Laptop Chromebook Nadiem dkk
Para pemain dalam kartel ini, menurutnya, adalah oknum-oknum yang itu-itu saja dan melibatkan berbagai pihak.
"Kongkalikong itu melibatkan pejabat negara, kongkalikong itu melibatkan ASN, kongkalikong itu melibatkan para pelaku usaha dan sebagainya," beber Dahnil.
Praktik kongkalikong ini dinilainya sangat merugikan jemaah dan mencederai kesucian ibadah haji.
Baca Juga: Digelar 3 Oktober 2025, Kejagung Siap Hadapi Praperadilan Nadiem Makarim di PN Jaksel
Lantaran itu, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin wajah utama kementerian baru ini adalah integritas.
"Presiden ingin pengelolaan haji itu bersih, sebersih makna dari haji itu sendiri," katanya.