KONTEKS.CO.ID - Pengamat militer Selamat Ginting menilai tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa Polri telah terlibat dalam politik praktis dan menjadi "Partai Coklat" (Parcok) adalah sebuah sinyal bahaya yang tidak bisa dianggap remeh.
Menurutnya, sebuah partai politik besar seperti PDIP tidak akan melontarkan tuduhan seserius itu tanpa memiliki bukti yang kuat.
"Tudingan PDIP bahwa kepolisian terlibat dalam politik praktis sehingga dituduh dicap sebagai parcok, maka harus berbenah. Apa iya partai menuding tanpa ada bukti?" kata Ginting dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube Keadilan TV pada Jumat, 26 September 2025.
Baca Juga: Sebuah Sinyal Bahaya, Reza Indragiri Terjemahkan Pidato Prabowo Sebagai vonis 'Polisi Sedang Gagal'
Ia meyakini PDIP memiliki data mengenai dugaan ketidaknetralan aparat di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, meskipun bukti-bukti tersebut tidak diungkap ke publik demi menjaga keharmonisan.
Menurut Ginting, tudingan ini harus menjadi pelajaran berharga dan momentum bagi institusi Polri untuk segera melakukan pembenahan internal.
Ia menekankan bahwa reformasi yang paling mendasar adalah melepaskan diri dari intervensi politik dan kembali ke khitahnya sebagai alat negara yang netral.
Lebih jauh, Ginting menegaskan bahwa Polri, bersama TNI dan Kejaksaan, adalah alat negara yang seharusnya tidak bisa diintervensi, termasuk oleh presiden sekalipun.
"Termasuk intervensi politik presiden, tidak boleh jadi alat pemerintah. Dia adalah alat negara," katanya.
Untuk menjaga netralitas tersebut, ia menyarankan agar Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung tidak lagi dilibatkan dalam rapat-rapat kabinet yang merupakan ranah pemerintah.
Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Menggeliat, Muntahkah 88 Kali Guguran Lava dalam Sepekan
Mereka seharusnya hanya dilibatkan dalam rapat terbatas bersama presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.
Menurut Ginting, langkah ini penting untuk menjaga marwah Polri dan mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis akibat citra "parcok" yang melekat pasca-pemilu. Pembenahan dari citra ini dianggap krusial dalam agenda reformasi Polri yang lebih luas.***