KONTEKS.CO.ID - SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel dalam upaya mengungkap fakta di balik peristiwa aksi massa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 lalu.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi berujar bahwa TGPF penting dibentuk untuk menemukan pola gerakan yang bersifat demokratis dari agenda politik terselubung yang menungganginya.
Terlebih kata dia, Presiden Prabowo sendiri sudah berspekulasi mengenai adanya indikasi makar, terorisme, dan menuding pihak asing memainkan eskalasi di tingkat domestik.
"Makar, terorisme, dan dugaan keterlibatan asing merupakan tindakan dan agenda yang terorganisasi dan pelakunya terlatih, mengandaikan adanya aktor-aktor di balik layar. Sementara publik juga memunculkan dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan, agenda politik rezim, dan sebagainya," kata Hendardi dalam siaran persnya, Minggu, 7 September 2025.
Baca Juga: Jejak Kerusuhan Politik di Indonesia dari Anarkisme Reformasi 1998 Hingga Demo Algoritma 2025
Oleh karenanya lanjut Hendardi, dibutuhkan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang; siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, apa tujuan politiknya, dan sebagainya. Jika tidak, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada.
"Dalam konteks itu, Presiden Prabowo atau pemerintah harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, menemukan pola gerakan, dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Konstitusi Negara dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya," tegasnya.
Hendardi menambahkan, publik dan setiap warga negara memiliki hak untuk tahu (rights to know) dan merupakan subjek yang berhak atas perlindungan dan rasa aman.
Presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis serta telah menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi.
Baca Juga: Ferry Irwandi Bongkar Keanehan Demo Rusuh, Tak Ada Suplai Logistik dan Massa Tiba-Tiba Datang
Namun, keterbukaan kata dia, mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna (meaningful participation) mesti dibuka seluas-luasnya, dengan melibatkan para pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pekerja media, aparat penegak hukum dan elemen sipil relevan lainnya.
Sehingga, potensi penanganan yang gebyah-uyah atau salah sasaran harus diminimalisasi, bahkan dihentikan. TGPF dapat menjadi dasar untuk memastikan hak untuk tahu masyarakat atas peristiwa itu dan menciptakan rasa aman yang otentik.