Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun dibahas, dengan target distribusi naik signifikan.
“Saat ini distribusi SPHP rata-rata 6.000 ton per hari. Presiden ingin ditingkatkan menjadi 30.000 ton per hari agar harga pangan lebih stabil di pasar,” kata Zulhas.
Ia juga menyampaikan soal Koperasi Desa (Kopdes) yang belum bisa mengakses pinjaman ke bank-bank Himbara karena regulasi turunan dari Kementerian Keuangan masih belum rampung.
Fokus pada Efektivitas Pemerintahan
Teguran yang disampaikan Prabowo, menurut Zulhas, menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak berlama-lama dengan prosedur.
Baca Juga: Ratusan Drone Pertanian Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasinya
Birokrasi diminta ringkas agar program berdampak langsung ke masyarakat.
“Pesan Presiden jelas, jangan ada alasan birokrasi menghambat. Semua harus cepat, efektif, dan langsung terasa manfaatnya untuk rakyat,” tegas Zulhas.
Kasus teguran ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo tidak ingin berlama-lama dengan prosedur bertele-tele.
Proyek pengelolaan sampah berbasis energi ditargetkan selesai lebih cepat, sementara distribusi pangan terus digenjot.
Baca Juga: Ini Alasan KPK Ngebet Periksa Rektor USU Prof Muryanto Amin
Publik kini menunggu apakah janji percepatan ini benar-benar bisa terealisasi dalam 18 bulan ke depan.***