nasional

Ganjar Bongkar Cerita Detik-Detik Pelantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP Periode 2025-2030: Tak Masuk Daftar!

Jumat, 15 Agustus 2025 | 07:11 WIB
Ganjar Pranowo mengungkap detik-detik pelantikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP 2025-2030 oleh Ketum Megawati Soekarnoputri. (Ist)

 

KONTEKS.CO.ID – Pelantikan Hasto Kristoyanto sebagai Sekjen PDIP periode 2025-2030 bukan hanya mengejutkan publik, bahkan kader partai pun dibuat terkejut.

Ternyata penunjukan tersebut tak diketahui sama sekali oleh para kader, pun elite PDIP.

Momen detik-detik pelantikan Hasto Kristiyanto yang mengejutkan sebagai Sekjen PDIP disampaikan Ketua DPP Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Dituduh Janjikan Surga Rp1 Juta, Umi Cinta Balas dengan Sumpah di Al Quran

Menurut Ganjar, tak ada nama Hasto di dalam agenda pelantikan pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang berlangsung di Kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakpus, Kamis 14 Agustus 2025.

“Memang suasananya agak menarik karena pada saat dibacakan belum ada (nama Hasto). ‘Terus Bu yang satu bagaimana?’ begitu katanya. ‘Ya sudah diumumin.’ ‘Siapa, Bu?’ Nggak ada yang tahu kok,” tutur Ganjar.

“’Loh yang itu.’  ‘Yang itu yang mana, Bu?’ Gitu. Terus nyebut, ‘Ya Has-lah’ gitu. Terus Hasto berdiri terus dilantiklah Bersama (pengurus yang lain). Ya cepat aja tadi,” ungkapnya.

Baca Juga: Drama Eksekusi Silfester: Putusan Hilang, Covid Jadi Alasan, Politik? Dibantah! 

Ditanya apa alasan Ketum Megawati menunjuk kembali Hasto, Ganjar menegaskan, Ketua Umum punya kewenangan penuh untuk menentukan. “Dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu. Hanya memang ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia sebelum pelantikan,” kata mantan Gubernur Jateng itu.

Ia juga menyampaikan tak ada penyampaian tugas khusus yang diungkap Megawati kepada pemegang jabatan Sekjen PDIP tiga kali itu. “Ada, ada ya. Tugas khususnya sebagai Sekjen itu,” ucapnya. 

Ganjar menambahkan, dalam waktu dekat pengurus DPP PDIP yang sudah lengkap ini akan didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Baca Juga: KPK: Setoran Suap per Kuota Haji Tembus Rp113,2 Juta ke Oknum Kemenag

“Kami sudah komunikasi dengan pihak Kementerian Hukum, beberapa syarat administratif sedang disiapkan dari masing-masing kepengurusan yang baru. Biasanya ada soal identitas, NPWP ya dan nota penunjukan notaris dan insya Allah dalam waktu yang pendek. Mungkin kalau pekan ini bisa dikumpulkan rasanya tinggal minta jadwal saja. Kumham juga sudah siap,” katanya. ***

Tags

Terkini