KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, meminta pemerintah tak tinggal diam menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
“Kami meminta agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam setiap forum bilateral maupun multilateral untuk menggunakan nomenklatur resmi sesuai posisi hukum dan prinsip kedaulatan nasional,” tegas Amelia yang dilansir Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh Malaysia bisa punya efek politis besar, apalagi kalau dimaksudkan untuk mengaburkan status klaim wilayah kaya minyak itu.
Amelia menegaskan, Ambalat adalah wilayah sensitif yang harus dilindungi penuh.
Baca Juga: Tips Memilih Aplikasi Saham untuk Pemula: Panduan Awal Berinvestasi Aman dan Nyaman
Wacana Kerja Sama dengan Malaysia Dinilai Riskan
Belakangan muncul wacana kerja sama pengelolaan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Namun, Amelia mengingatkan bahwa hal ini tak bisa diputuskan sembarangan.
“Kalau memang benar ada rencana kerja sama pengelolaan Blok ND6 dan ND7, itu harus dibicarakan dengan DPR. Apalagi wilayah ini masih jadi objek sengketa,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini Komisi I DPR RI belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri terkait rencana tersebut.
Baca Juga: OTT KPK di Kolaka Timur: PNS dan Swasta Diciduk, Bupati Abdul Azis: Psikologi Saya Terguncang
Baginya, transparansi adalah kunci, agar kebijakan tak melemahkan posisi Indonesia.
Prinsip Kehati-hatian Jadi Harga Mati
Amelia menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut wilayah sengketa harus mengutamakan pertahanan dan keamanan nasional.
“Prinsip kehati-hatian harus jadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan,” katanya. Menurutnya, kerja sama yang gegabah justru berpotensi mengorbankan kedaulatan.
Isu ini jadi perhatian serius, mengingat Ambalat bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal sumber daya strategis yang menyangkut masa depan energi nasional.
Baca Juga: KPK Tetapkan Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI OJK, Diduga Cuci Uang Lewat Rekening Anak Buah