KONTEKS.CO.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos triwulan II tahun 2025 bagi 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Nilai bantuan sosial senilai Rp10 triliun itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, mulai Rabu 28 Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bansos PKH dan sembako, Bantuan Pangan Nontunai Tahap II tahun anggaran 2025,” kata Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, melansir Kamis 28 Mei 2025.
Baca Juga: Ternyata Syarat Batas Usia Loker Tak Sepenuhnya Dihapus Kemenaker, Simak Peraturannya
Penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar bansos lebih tepat sasaran.
Sementara penyaluran ini bakal dilakukan bertahap. “DTSEN merupakan data yang melingkupi kondisi individu dan keluarga yang menyatu dan lengkap,” tambah Mensos.
Mensos menginformasikan, dari hasil pemutakhiran data terbaru, ada 1,8 juta KPM yang dianggap sudah tidak lagi layak menerima bansos.
Baca Juga: Mahfud MD Bahkan Sebut, Diduga Keras Budi Arie Terlibat Kasus Judol
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Sehingga tidak lagi termasuk ke dalam kelompok desil 1, 2, atau 3,” klaimnya.
Kemudian alokasi bantuan 1,8 juta KPM itu rencananya dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, khususnya yang masuk golongan miskin ekstrem.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, Kemensos bakal terus memperbaharui DTSEN sesuai kondisi terkini di tengah masyarakat.
Baca Juga: Alasan Didit Hediprasetyo Dampingi Brigitte Macron di Jakarta, Prabowo Terpantau Bangga Banget
Proses pemutakhirannya dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur formal melalui integrasi data antarlembaga. Serta jalur partisipatif melalui fitur Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
“Data setiap tiga bulan bersama Kemensos, BPS, dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas melalui aplikasi Cek Bansos. Pendataan dilakukan melalui data-data yang diperlukan,” tuturnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menaambahkan, pihaknya sudah merampungkan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II-2025.
Baca Juga: Profil Halilul Khairi, Sempat Gagal di Pilkada Bengkulu Utara, Kini Dilantik Jadi Rektor IPDN
Prosesnya melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH dan BPS provinsi-kabupaten/kota. “Kami lakukan ground check terhadap 12 juta keluarga. Dari sana, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ungkap Amalia.
Proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi bersama Dukcapil.
“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Itu untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos,” ucapnya. ***