MUI Jabar Haramkan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Gubernur Dedi Mulyadi: Harus Dilihat Lebih Jernih

KONTEKS.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa penggunaan vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal itu menyusul kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong keterlibatan pria dalam program Keluarga Berencana (KB) melalui metode vasektomi.

MUI menilai, vasektomi adalah prosedur medis yang menghentikan kemampuan reproduksi secara permanen dan berpotensi disalahgunakan untuk hubungan seksual di luar nikah, serta dianggap melanggar kodrat manusia.

Baca Juga: Isu KDRT Baim Wong ke Paula Verhoeven Kian Santer, Pengacara Sebut Soal Bukti  

“Vasektomi, meskipun secara medis bisa diklaim dapat dibalik, tetap tergolong tindakan yang mendekati sterilisasi. Dalam Islam, itu hanya dibolehkan jika ada kondisi darurat medis,” ujar Ketua MUI Jawa Barat, KH Ahmad Syihabuddin, Minggu, 4 Mei 2025.

MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa haram terkait vasektomi sejak 1979, dan memperbaruinya pada tahun 2012 dengan menekankan pengecualian hanya untuk alasan kesehatan serius yang didukung oleh rekomendasi dokter.

Baca Juga: Profil Restu Widiyantoro yang Resmi Jabat Dirut Baru PT Timah Tbk, Siap Perkuat Transformasi Bisnis

Dedi Mulyadi: Vasektomi Bisa Dibalik, Jangan Disalahpahami

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program vasektomi merupakan bagian dari inisiatif nasional yang dijalankan melalui Kementerian Keluarga Berencana dan bukan kebijakan sepihak pemerintah provinsi.

“Vasektomi tidak membuat pria kehilangan kejantanannya. Ini hanya memutus saluran sperma dan bisa dibalik lewat prosedur medis,” kata Dedi saat meninjau kegiatan sosial di Barak TNI, Sabtu, 3 Mei 2025.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pria dalam program KB. “Laki-laki juga harus ikut bertanggung jawab, jangan semuanya dibebankan ke perempuan. Ini soal keadilan dalam rumah tangga,” tegasnya.

Dedi menyebut bahwa fatwa MUI tidak bersifat mutlak, karena mengandung pengecualian yang harus dikaji secara lebih jernih.

Ia juga mendorong Kementerian terkait untuk melakukan edukasi publik yang lebih masif guna menghilangkan kesalahpahaman.

Baca Juga: Jelang Indonesia Vs China, Maarten Paes Ungkap Taktik Negeri Tirai Bambu Bongkar Pertahanan Garuda

Pandangan Medis: Bisa Dibalik, Tapi Tidak Selalu Berhasil

Menurut Dr. Iwan Suryana, SpU, ahli urologi RSUP Hasan Sadikin Bandung, vasektomi memang dapat dibalik melalui prosedur bernama vasovasostomi, namun tingkat keberhasilannya tidak bisa dijamin.