KONTEKS.CO.ID - Pemerintah dan DPR kini sedang bersiap untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU TNI menjadi UU.
Kini, rencana revisi UU Polri muncul dan dan langsung menuai beragam tanggapan dari publik.
Baca Juga: 2 Oknum TNI Jadi Tersangka Penembakan 3 Polisi di Lampung Ditahan, 1 Punya Senpi Ilegal
Di tengah maraknya kritik dari masyarakat itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Komisi III DPR masih fokus membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hinca memastikan, jika ada pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka kalaupun ditugaskan ke Komisi III DPR.
Dia memberi contoh, pembahasan KUHAP yang sedang berlangsung di Komisi III DPR.
Baca Juga: Demo Ricuh di Kuningan, Mahasiswa Desak DPRD Tolak RUU TNI
Hinca mengeklaim, pembahasannya dilakukan secara terbuka dan mengundang banyak pihak.
"Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama," kata Hinca mengutip, Selasa, 25 Maret 2025.
Namun, dia mengungkapkan saat ini belum ada pembahasan mengenai RUU Polri.
"Setahu saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (pembahasan revisi UU Polri), masih kita fokus di KUHAP," katanya.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri.