KONTEKS.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Kebijakan ini diambil guna mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang terus membengkak setiap tahun.
Baca Juga: Pungli Ormas Ganggu Bisnis, Presiden Perintahkan Tindakan Tegas
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa proyek DME bukan sekadar soal ketahanan energi, tetapi juga bagian dari strategi industrialisasi dan penggunaan energi yang lebih bersih.
"Poinnya adalah DME ini pertama untuk menggantikan LPG yang kita impor, kedua untuk energi lebih bersih, dan ketiga untuk industrialisasi batu bara," ujar Tri dalam CNBC Indonesia Mining Forum, Kamis, 20 Maret 2025.
Investasi Jumbo: Rp 180 Triliun untuk 4 Proyek DME
Pemerintah telah menyiapkan 21 proyek hilirisasi energi dan tambang dengan total investasi mencapai USD40 miliar (Rp656 triliun). Dari jumlah tersebut, empat proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menjadi prioritas utama dengan total investasi USD11 miliar (Rp180 triliun).
"Paling besar investasinya DME, ada 4 proyek dengan total nilai sekitar USD11 miliar," kata Tri.
Selain DME, proyek hilirisasi lain yang sedang berjalan meliputi:
- 1 proyek hilirisasi besi
- 1 proyek hilirisasi alumina
- 1 proyek hilirisasi aluminium
- 2 proyek hilirisasi tembaga
- 2 proyek hilirisasi nikel
BUMN Jadi Motor Utama, Tapi Bisa Gandeng Swasta
Pemerintah berencana mempercayakan proyek DME kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa kerja sama dengan badan usaha swasta juga terbuka lebar.
"Prioritas memang untuk BUMN, tapi kalau ada keterbatasan, bisa joint venture antara BUMN dan swasta," ujar Yuliot.
Yuliot menegaskan pentingnya komitmen badan usaha sejak awal agar proyek ini berjalan sesuai rencana.
Ia juga menyinggung kegagalan kerja sama sebelumnya dengan Air Products, perusahaan Amerika Serikat yang mundur karena kendala negosiasi terkait jaminan penjualan dan pasokan.