KONTEKS.CO.ID - Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, hari ini, Senin 10 Februari 2025, digeledah oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).
Penyidik Jampidsus menggeledah kantor Ditjen Migas yang ada di Jalan HR Rasuna Said Kav. B-5, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggeledahan masih terus berlangsung hingga pukul 12.51 WIB.
Hanya belum ada pihak yang mejelaskan penggeledahan itu terkait kasus apa. Tapi secara prosedur, penggeledahan dan penyitaan menunjukkan perkara telah berada dalam ranah penyidikan.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Buat Aturan Baru Lagi, UMKM Boleh Beli Gas 3 Kg Jika Sudah Punya Izin
Sementara itu, publik saat ini masih berhadapan dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Kelangkaan yang dipicu oleh kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu sempat membuat Presiden Prabowo Subianto marah.
Bahlil sendiri sudah meminta maaf kepada rakyat terkait kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi belakangan hari ini. Ia mengakui ada suatu hal yang kurang pas ketika pihaknya berupaya membatasi penyaluran LPG 3 kg pasar.
Hal itu menyebabkan distribusi ke pengecer terhenti hingga membuat LPG 3 kg mendadak langka di pasaran.
Baca Juga: Cara Cek RAM Laptop di Control Panel dengan Mudah
“Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat. Sub pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop,” ujar Bahlil akahir pekan kemarin.
Bahlil mengatakanm alasan pemerintah menertibkan distribusi LPG 3 kg adalah maraknya markup harga jual gas subsidi tersebut.
Dari harga eceran tertinggi Rp19.000, kata Bahlil, harga jual gas meson justru bisa mencapai Rp25.000-30.000. ***
Artikel Terkait
Densus 88 Antiteror Polri vs Jampidsus Kejagung, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Turun Tangan!
KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia Jadi Ketuanya
Tim Hukum PDIP Minta Penyidik KPK Kasih Kesempatan Uji Keabsahan Status Tersangka Hasto
KPK Lamban Sidik Dugaan Korupsi Jampidsus Kejagung, Presiden Prabowo Didesak Turun Tangan dan Bisa Dicek dari Kredit BNI