Prabowo Tegas Harga Gabah Panen Harus Rp6.500 per Kilo, Penggilingan Tak Patuh Langsung Ditutup

“Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau, bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas,” katanya lagi.

Dalam waktu dekat, Prabowo mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

“Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main,” kata Prabowo.

Baca Juga: Kisah Pilu Istri Korban Tewas Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi: Suami ke Luar Mobil Hingga Dihamtam Truk dari Belakang

Siapa Berani Lawan Kedaulatan Pangan Indonesia

Presiden Prabowo menilai, selalu ada upaya-upaya menekan harga gabah saat produksi melimpah. Hal ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, tindakan seperti ini sama saja dengan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.

“Saya sudah kasih petunjuk, ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini, menurut saya, sangat tidak menghormati pemerintah,” katanya.

“Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Tiap kita mau produksi besar, mereka mau paksakan harga turun. Kita mau dibuat tidak swasembada,” ujar Presiden Prabowo.

Baca Juga: USAID Terancam Dihapus, Trump: Mereka Radikal Kiri yang Gila!

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penetapan HPP ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan.

Katanya, dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Baca Juga: 2 dari 8 Korban Tewas Kecelakaan Maut Gerbang Tol Ciawi Teridentifikasi, Ini Identitasnya

Kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang.