KONTEKS.CO.ID - Dua menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo masing-masing memiliki target tinggi.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/PBN) Hadi Tjahjanto.
Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki sejumlah agenda besar dalam delapan bulan ke depan salah satunya sertifikasi tanah elektronik.
"Ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpangtindihan dan permainan dari mafia tanah. Juga ini tentu masalah keadilan," ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Rabu, 21 Februari 2024.
Menurutnya, bila Kementerian ATR/BPN bisa menghadirkan kepastian hukum khususnya untuk tata ruang dan pertanahan untuk investasi maupun pembangunan infrastruktur, maka ini akan mendorong investasi.
"Investasi bergerak akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat bergerak, lapangan kerja terbuka, meningkatkan penghasilan dan masyarakat lebih sejahtera," kata AHY.
[irp posts="243225" ]
Hadi Tjahjanto Tangani Kasus BLBI
Sementara itu, Hadi Tjahjanto kini menjabat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Dia menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mundur karena ikut kontestasi pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo.
Selama mengemban tugas sebagai Menko Polhukam, Hadi yang memiliki latar belakang militer, mendapat mandat untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Hadi mengaku akan langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus BLBI.
Saat ini, dia masih memetakan aset mana saja yang menjadi prioritas.
"Ya skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama, kita tunggu saja," katanya di Kompleks Istana.
Hadi juga berjanji akan turun langsung menyelesaikan kasus BLBI, karena juga terkait dengan masalah pertanahan.***
