AS-Israel Bombardir Iran, MPR Isyaratkan Indonesia Tinggalkan BoP: Kapan Saja Kita Bisa Keluar!

KONTEKS.CO.ID - Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza menuai banyak kritik, terlebih, pascaserangan brutal Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Invasi militer itu menunjukkan bahwa kedua negara aggresor tersebut sama sekali tidak memiliki semangat dan komitmen untuk menciptakan perdamaian dunia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani belakangan memberi sinyal bahwa Indonesia membuka kemungkinan keluar dari BoP Gaza. 

Baca Juga: Profil Mojtaba Khamenei, Ulama Garis Keras Berpengaruh Besar yang Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Iran Baru Gantikan Ali Khamenei

Menurut Muzani, opsi untuk keluar dari BoP sejatinya telah berulang kali disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ungkap Muzani, Rabu, 4 Maret 2026.

Niat Bergabung Awalnya Demi Palestina

Muzani menjelaskan, Indonesia awalnya bergabung dengan BoP karena meyakini lembaga tersebut dapat mempercepat terwujudnya kemerdekaan di bumi Palestina.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan BoP adalah untuk mendorong proses kemerdekaan, pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina.

Namun, perkembangan situasi global, khususnya serangan sepihak yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran, membuat pemerintah Indonesia merasa perlu mengevaluasi peran BoP ke depan.

Baca Juga: Eks Menlu Ini Ungkap Prabowo Siap Evaluasi Keanggotaan RI di BoP

"BoP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi Palestina, dan itu tujuan utama dibentuknya BoP. Nah cuma kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu juga yang Beliau (Presiden Prabowo-red) tadi malam menyampaikan pandangan itu lebih jelas," tuturnya.

Diskusi Tokoh Bangsa di Istana

Pernyataan Muzani juga merujuk pada pertemuan pada Selasa, 3 Maret 2026 di Istana Merdeka.

Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden Ke-13 KH. Ma'ruf Amin.

Selain itu, hadir pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, pejabat negara, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam kesempatan itu lanjut Muzani, Kepala Negara memaparkan secara rinci perkembangan global yang sedang terjadi.

Para tokoh yang hadir juga menyampaikan berbagai pandangan, mulai dari kritik, saran, hingga gagasan strategis.

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Tewas, Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Selamat dari Serangan Brutal AS-Israel

"Hampir semua pemimpin itu menyampaikan pandangan, dan ada yang bertanya, ada yang menyampaikan pandangan. Dari Presiden Jokowi, Presiden SBY, mantan wakil presiden Ma'ruf Amin, sama beberapa mantan menteri luar negeri juga menyampaikan pandangan. Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang lebih merupakan pemikiran-pemikiran, dan semua pandangan itu diterima oleh Presiden dengan baik," tutupnya.

Masukan untuk Kebijakan ke Depan

Muzani menambahkan, berbagai usulan dan masukan dari para tokoh tersebut menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan, termasuk menyangkut posisi Indonesia di BoP.

Meski belum ada keputusan resmi, sinyal yang disampaikan menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa saja dievaluasi sesuai perkembangan situasi global saat ini.***