Transformasi untuk Keadilan Ungkap Keterkaitan Industri dan Bencana di Sumut

KONTEKS.CO.ID - Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menilai sejumlah bencana yang terjadi di Sumatra Utara dalam beberapa waktu terakhir, tidak dapat dilepaskan dari melemahnya daya dukung lingkungan akibat aktivitas industri skala besar.

Penilaian itu disampaikan Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik TuK Indonesia, Abdul Haris, saat memaparkan hasil kajian lembaganya dalam konferensi pers daring pada Senin, awal pekan ini.

Haris menyebut, bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan curah hujan tinggi, melainkan akumulasi dari tekanan terhadap lingkungan hidup yang terus berlangsung.

Baca Juga: Pembiayaan dari Bank BUMN Beririsan dengan Kerusakan Lingkungan Sumatra Utara, Mandiri Paling Banyak

Ia merujuk pada analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mengategorikan peristiwa tersebut sebagai bencana ekologis.

“Ini adalah bencana ekologis, ketika daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak mampu lagi menghadapi fenomena alam, termasuk curah hujan tinggi,” jelas Haris.

Menurutnya, lemahnya daya dukung lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan di wilayah Sumatra Utara.

Baca Juga: Terang-terangan Hina Indonesia, KBRI Londong Adukan Bonnie Blue ke Polisi dan Kemenlu Inggris  

Lebih lanjut, Haris mengungkapkan sedikitnya terdapat tujuh perusahaan yang teridentifikasi masih aktif melakukan eksploitasi.

Perusahaan-perusahaan itu diduga berkaitan dengan terjadinya kerusakan lingkungan serta bencana ekologis di kawasan tersebut.

TuK Indonesia menegaskan kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor keuangan.

Baca Juga: KPK Buru Pihak yang Beri Perintah Bupati Ade Kuswara Kunang Hapus Jejak Komunikasi

Hal itu untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan dan pembiayaan agar tidak semakin memperparah krisis lingkungan di Sumatra Utara.***