Menurutnya, isu bandara IMIP memainkan efek politik yang menempatkan Jokowi pada posisi sulit.
“Kedua, pertanyaan berikutnya, mengapa langkah ini dilakukan? Menunjukkan apa yang sering saya sebutkan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sedang retak,” katanya.
Ia menilai kohesi yang diperlihatkan keduanya di depan publik tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi politik aktual, terlebih karena isu bandara tersebut berpeluang menekan posisi Jokowi.
“Sekalipun terlihat tampilan depan hubungan mereka mesra, apalagi pak Prabowo menyebut Pak Jokowi adalah 'hopeng' beliau, tapi isu ini, dengan sendirinya menempatkan pak Jokowi dalam situasi yang pelik,” ucap Ray.
Baca Juga: Kedaulatan Terkikis, Polemik Bandara IMIP Bukti Negara Tersandera Oligarki Industri
Ray menilai, baik merespons maupun memilih diam, keduanya membawa konsekuensi politis bagi Jokowi. Karena itu, ia menyimpulkan pernyataan Menhan lebih merupakan manuver politik ketimbang upaya korektif terkait keamanan negara.
“Kalau dijawab langsung, tentu akan menambah keseruan perbincangan ini. Tapi kalau tidak dijawab, pernyataan Pak Sjafri soal Bandara IMIP akan terus dikaitkan dengan Pak Jokowi,” lanjutnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa kepentingan politik lebih dominan dalam pernyataan Menhan ketimbang tujuan koreksi kebijakan.
“Itulah sebabnya, saya menyebutkan pernyataan Pak Sjafri itu lebih berbobot politik dari pada korektif,” ucap Ray memungkasi.***
Artikel Terkait
Bandara Privat Rasa Internasional, RECHT Institute Sebut IMIP Berpotensi Langgar Banyak Undang-Undang
Bandara IMIP Morowali Dicurigai Jadi 'Gerbang Belakang' TKA China, Pengamat: TNI AU Perlu Bangun Lanud Baru
Beroperasi di Kawasan Industri Berisiko Tinggi, Operasional Bandara IMIP Harus Tunduk AMDAL
Menimbang 2 Opsi Paling Realistis untuk Masa Depan Bandara IMIP: Tutup Permanen atau Diambil Alih Negara
Kedaulatan Terkikis, Polemik Bandara IMIP Bukti Negara Tersandera Oligarki Industri