KONTEKS.CO.ID - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah lebih sarat muatan politik ketibang koreksi kebijakan.
Ray menilai kritik Menhan tidak didahului langkah klarifikasi dengan pemangku kebijakan terkait, sehingga menimbulkan polemik yang melebar ke isu relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, pernyataan Menhan tidak diambil melalui proses berjenjang yang lazim dilakukan dalam birokrasi, terutama karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengonfirmasi legalitas bandara tersebut.
Baca Juga: TNI AU Pastikan IMIP Morowali Bebas Pesawat Asing, Respons atas Tudingan Anomali Bandara
“Bagi saya pernyataan Menhan soal bandara IMIP tersebut lebih bersifat politik dari pada soal tujuan koreksi. Sebab, Menhan seperti tidak terlebih dahulu meminta berbagai klarifikasi dari berbagai pemangku kebijakan yang mengurus bandara. Hingga, seperti hari ini, telah diklarifikasi oleh wamenhub bahwa status bandara tersebut adalah legal,” kata Ray kepada Konteks.co.id, Jumat, 28 November 2025.
Ia mempertanyakan alasan Menhan menyampaikan dugaan ancaman kedaulatan negara secara terbuka kepada publik, sementara informasi mengenai status bandara dapat dicek dengan mudah melalui jalur resmi antarlembaga.
“Maka pertanyaannya adalah mengapa Menhan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sangat mudah dilacak masalahnya secara terbuka secara langsung kepada masyarakat? Ada dua kemungkinan; Pertama, karena bandara ini berkaitan langsung dengan masa pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Ray.
Menurutnya, konsekuensi politik dari pernyataan Menhan membuat sorotan publik bergeser dari isu pertahanan ke tata kelola pemerintahan pada periode Presiden Jokowi.
Ray menilai, alih-alih fokus pada substansi keamanan, pernyataan itu justru memicu kembali perbincangan kritis terhadap kebijakan era Jokowi.
“Artinya, mengungkap kasus ini, dengan sendirinya akan menarik perhatian masyarakat atas tata kelola pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi. Akibatnya, seperti yang kita lihat sekarang, banyak perbincangan soal bandara ini justru mengarah ke Pak Jokowi. Nama Pak Jokowi kembali jadi perbincangan, tapi dengan nada yang sedikit negatif,” ujarnya.
Baca Juga: Kedaulatan Terkikis, Polemik Bandara IMIP Bukti Negara Tersandera Oligarki Industri
Ray kemudian mengaitkan dinamika ini dengan potensi retaknya hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi, meski di ruang publik keduanya tampak kompak dan mesra.
Artikel Terkait
Bandara Privat Rasa Internasional, RECHT Institute Sebut IMIP Berpotensi Langgar Banyak Undang-Undang
Bandara IMIP Morowali Dicurigai Jadi 'Gerbang Belakang' TKA China, Pengamat: TNI AU Perlu Bangun Lanud Baru
Beroperasi di Kawasan Industri Berisiko Tinggi, Operasional Bandara IMIP Harus Tunduk AMDAL
Menimbang 2 Opsi Paling Realistis untuk Masa Depan Bandara IMIP: Tutup Permanen atau Diambil Alih Negara
Kedaulatan Terkikis, Polemik Bandara IMIP Bukti Negara Tersandera Oligarki Industri