Gejolak Memanas di PBNU: Kiai Nurul Yakin Kritik Ultimatum Rais Aam ke Gus Yahya, Singgung Prosedur Hingga Risiko Pecah

KONTEKS.CO.ID - Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin terasa ke publik.

Katib Syuriah PBNU, KH Nurul Yakin Ishaq, secara terbuka mengomentari ultimatum Rais Aam KH Miftachul Akhyar kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, yang diminta mundur dari jabatannya.

Isu ini memicu diskusi panas di kalangan nahdliyin, bahkan merembet ke ruang publik.

Baca Juga: Drama di Balik Mundurnya Tim Reformasi Polri: Mahfud MD Beberkan Kisah Roy Suryo Cs yang Bikin Rapat Memanas

Menurut Kiai Nurul Yakin, langkah tersebut tidak punya pijakan hukum, baik dari sisi AD/ART NU maupun syariat. Baginya, ultimatum itu tak cukup kuat untuk dijadikan dasar memberhentikan seorang ketua umum.

“AD/ART NU jelas menetapkan bahwa Ketua Umum adalah mandataris Muktamar. Artinya, pemberhentian hanya dapat melalui Muktamar, bukan mekanisme lain,” tegasnya, Rabu 26 November 2025.

Ia juga menyoroti rapat harian Syuriah yang disebut tidak memiliki kewenangan memutuskan pemberhentian ketua umum. Selain itu, absennya Gus Yahya dalam rapat yang membahas dirinya dinilai bermasalah secara etik dan prosedur.

“Keputusan yang tidak menghadirkan pihak yang menjadi objek keputusan itu cacat prosedur, bahkan batil secara syariat,” ujarnya.

Baca Juga: Usai Wakili Indonesia di KTT G20, Wapres Gibran Laporkan Hasil Diplomasi Internasional ke Presiden Prabowo

Seruan Islah dan Kekhawatiran Perpecahan NU

Di tengah memanasnya situasi, Kiai Nurul Yakin mendorong penyelesaian lewat islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam dan Ketua Umum.

Ia menyebut Gus Yahya sudah menyatakan siap berdamai demi menjaga soliditas PBNU. “Kalau islah ditolak, itu justru membuka peluang perpecahan di NU,” tambahnya.

Ketegangan di PBNU mencuap sejak risalah rapat harian Syuriah yang beredar pada Jumat, 21 November 2025, berisi permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri.

Rapat itu menyebut sejumlah alasan, mulai dari polemik undangan narasumber yang dinilai terkait jaringan Zionisme Internasional dalam acara AKN NU, hingga dugaan pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap berpotensi mengancam eksistensi badan hukum PBNU.

Baca Juga: Usai Wakili Indonesia di KTT G20, Wapres Gibran Laporkan Hasil Diplomasi Internasional ke Presiden Prabowo