Pidato Gibran di KTT G20: Tekankan Keadilan Global, Akses Pembiayaan Iklim, hingga Tantangan Kripto

Digitalisasi Keuangan: QRIS sebagai Contoh Sukses

Di tengah diskusi global mengenai inklusi ekonomi, Gibran membawa contoh konkret dari Indonesia: penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Baca Juga: Sprinto: Skuter Listrik Urban yang Tampil Gagah dan Melaju Lebih Jauh

Menurut Gibran, QRIS adalah bukti bahwa digitalisasi dapat inklusif dan berbiaya rendah.

Solusi pembayaran sederhana seperti ini mampu menekan kesenjangan akses finansial dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro.

“Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” imbuhnya.

Di hadapan para pemimpin G20, Gibran menegaskan bahwa digitalisasi di Indonesia telah memberi ruang mobilitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca Juga: Jadwal Final Australian Open 2025, Indonesia Menatap Empat Gelar Juara!

Kekhawatiran Global: Kripto dan Token Digital Perlu Diatur dengan Serius

Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi finansial, Gibran menyoroti risiko dan peluang aset kripto, token digital, dan Bitcoin.

“Teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, dapat menciptakan peluang sekaligus risiko,” ujarnya.

Menurut Gibran, ekosistem kripto menjadi arena baru yang harus ditangani secara serius oleh negara-negara G20.

Baca Juga: Akhir Pekan Penuh Gemilang Wakil Indonesia di Semifinal Australian Open 2025

Tanpa kerangka diskusi yang jelas, potensi risiko ekonomi sangat besar.

Karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog intelijen ekonomi untuk mengelola dampak teknologi yang berkembang cepat ini.

Tidak Ada Model Pembangunan yang Sama untuk Semua

Menutup pidatonya, Gibran menegaskan bahwa setiap negara memiliki jalur pembangunan masing-masing.

Baca Juga: Dalam Sepekan Bertemu Tiga Kali, Dasco Beri Banyak Laporan buat Prabowo

“Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri, karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte,” pungkasnya.***