Komisi Percepatan Reformasi Polri Minta Organisasi Sipil Perdalam Masukan dan Sertakan Solusi Konkret

"Reformasi Polri bukan sekadar tuntutan publik, tetapi kebutuhan strategis negara untuk memastikan keamanan demokratis, stabilitas sosial, dan pembangunan nasional," kata Dodi Ilham.

Policy Paper itu diharapkan menjadi rujukan strategis bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan kebijakan yang modern dan berorientasi pelayanan publik.

Adapun Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, mengingatkan pentingnya menjamin inklusivitas dalam proses reformasi.

Baca Juga: Ini Respons Dewas KPK Soal Pengaduan Penyidik Karena Enggan Panggil Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Jalan

“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujar Sandrayati.***