Berkaca Tragedi Keracunan 130 Siswa, DPR Desak Pasang GPS di Mobil MBG

KONTEKS.CO.ID - Tragedi keracunan massal yang menimpa 130 siswa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, telah menjadi tamparan keras sekaligus alarm darurat bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Insiden ini secara telanjang mengungkap adanya celah kerawanan yang fatal dalam sistem pengawasan program, yakni pada fase distribusi atau pengantaran makanan dari dapur ke sekolah.

Akibat dari kegagalan pengawasan ini, makanan yang seharusnya bergizi justru berubah menjadi racun bagi ratusan anak.

Meskipun penanganan medis di RS Ratu Zalecha dipuji karena cepat, insiden ini telah menimbulkan trauma dan ketakutan baru di kalangan orang tua murid.

Baca Juga: Pangan Lokal Jadi Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

Kini, pemerintah didesak untuk menjamin bahwa makanan yang berada di dalam mobil pengantar benar-benar aman hingga sampai ke tangan siswa.

Keresahan publik ini diangkat secara tegas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, dari Fraksi Gerindra, menggunakan kasus di Banjar sebagai bukti bahwa sistem yang ada saat ini belum cukup aman untuk melindungi anak-anak.

Mariana pun mengusulkan sebuah langkah teknis yang krusial untuk menutup celah rawan tersebut.

Baca Juga: Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

Ia mendesak agar seluruh mobil pengantar MBG diwajibkan dipasang pelacak Global Positioning System (GPS).

Pemasangan GPS ini bukan lagi soal efisiensi, melainkan murni untuk kepentingan pengawasan keamanan pangan.

Logika di balik usulan ini sangat jelas. Dengan GPS, BGN bisa melacak pergerakan setiap mobil pengantar secara real-time.

"Dan di sini saya menyarankan, Pak, mobil-mobil pengantar itu kalau bisa dikasih GPS pak. Biar kita ibaratnya bisa antisipasi untuk nge-track mudah-mudahan jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Mariana, seperti dikutip tirto.id.