Komisi Percepatan Reformasi Polri Langsung Tancap Gas, Kumpul Gelar Rapat Perdana Tepat di Hari Pahlawan

KONTEKS.CO.ID - Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto tidak butuh waktu lama untuk bergerak.

Sang ketua, Jimly Asshiddiqie, memastikan mesin reformasi kepolisian itu mulai berputar mulai Senin pekan depan.

“Tentu kami akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu, dan Insya Allah hari Senin (10 November 2025) pukul 13.00 kami akan mengadakan rapat pertama di kantor Polri, kantor Kapolri,” ujar Jimly, Jumat, 7 November 2025.

Langkah cepat ini menandai dimulainya proses besar untuk membenahi institusi kepolisian, sebuah amanat langsung dari Presiden Prabowo di tengah derasnya tuntutan publik terhadap reformasi hukum dan penegakan keadilan.

Baca Juga: 3 Eks Kapolri dan 1 Eks Wakapolri Masuk Jadi Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri  

Jimly menegaskan, komisi yang dipimpinnya diberi mandat untuk bekerja secara cepat dan substantif.

Meski tak diberi tenggat waktu formal, ia menargetkan laporan awal kepada Presiden akan rampung dalam tiga bulan ke depan.

“Nah, komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal tiga bulan sudah ada laporan, walaupun bisa berkembang sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan, arahan Presiden tidak hanya berfokus pada reformasi internal Polri, namun juga membuka ruang evaluasi bagi lembaga-lembaga lain hasil reformasi 1998.

Baca Juga: Ini Komposisi Jajaran Komisi Percepatan Reformasi Polri Dilantik Presiden Prabowo

“Bahkan beliau juga menyampaikan kepada kami, bukan hanya kepolisian yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun pasca reformasi perlu dikaji. Salah satunya adalah kepolisian, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang, terutama puncaknya pada bulan Agustus lalu dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa melalui Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk membentuk tim,” tuturnya.

Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan komisi ini bersifat terbuka, mendengar kritik dan masukan dari berbagai kalangan, demi membangun Polri yang lebih transparan dan profesional.

“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang penting, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu diperoleh,” tutup Jimly.