Jejak Kontroversial Rektor UGM Ova Emilia: Pernah Terseret Gugatan Rp29 Miliar Kini Vokal Bela Ijazah Jokowi

KONTEKS.CO.ID - Nama Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia kembali mencuat ke publik setelah sejumlah fakta hukum mengejutkan terungkap dari putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 156/PDT/2018/PT.YYK.

Dalam dokumen putusan itu, Ova tercatat sebagai Tergugat IV dalam kasus perdata yang melibatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tripilar Arthajaya, di mana ia disebut sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99,8 persen.

Selain itu, fakta menarik lainnya adalah Tergugat III dalam kasus yang sama ternyata adalah suami Ova Emilia, Abdul Nasil atau Jang Keun Won.

Baca Juga: Rismon Sianipar dan Alumni UGM Laporkan Jokowi dan Ova Emilia ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu

Fakta ini memicu spekulasi warganet, yang kemudian mengaitkan pembelaan Ova Emilia terhadap ijazah Presiden Jokowi dengan kasus hukum lama yang pernah menjeratnya. Beberapa tudingan liar menyebut aksinya sebagai bentuk "mengamankan diri" atau politik balas budi.

Kasus hukum ini bermula dari gugatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Ova Emilia beserta sejumlah pihak lain terkait kegagalan BPR Tripilar Arthajaya.

LPS kemudian menuntut ganti rugi senilai Rp29,13 miliar, dengan alasan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan LPS.

Menanggapi sorotan publik, Ova Emilia pernah angkat bicara pada November 2022 silam. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan urusan keluarga yang sudah berjalan sejak 2006.

"Itu merupakan urusan bisnis keluarga yang prosesnya panjang dan sudah berlangsung sejak 2006 dan sampai sekarang masih berproses," ujar Ova.

Baca Juga: Hasil Penelitian Rismon Cs Terkait Ijazah Jokowi Tak Punya Nilai Pembuktian

"Tentu saja kami akan bertanggung jawab atas putusan apapun yang dijatuhkan MA dalam gugatan perdata tersebut," timpalnya.

Vokal Bela Ijazah Jokowi

Ova Emilia mengklaim terus mengikuti perkembangan soal keaslian ijazah Jokowi dari UGM yang sampai detik ini masih menuai polemik.

"UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut," kata dia.