Setahun Prabowo-Gibran: Janji Populis Gagal hingga Demokrasi Melenceng dari Rel Reformasi

"Karena itu, perlu dibangun sistem pengawasan ketat, perencanaan kebijakan yang matang, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar kebijakan tak diselewengkan menjadi proyek politik jangka pendek," ujar Neni.

Ia menambahkan, setelah satu tahun berjalan, sejumlah kementerian dinilai gagal mencapai target dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Karena itu, reshuffle kabinet perlu dilakukan bukan untuk memperluas kekuasaan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Baca Juga: Ada Bahlil hingga Pigai, Berikut 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Versi Celios

"Publik berharap perombakan kabinet bukan hanya rotasi jabatan, tetapi juga komitmen moral untuk mengganti pejabat yang tidak berintegritas dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Di bagian akhir, Neni juga menyoroti maraknya narasi reformasi Polri di media sosial sebagai tanda keresahan publik terhadap perilaku aparat yang dinilai kian represif terhadap warga.

"Polri harus kembali pada jati dirinya yaitu melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum secara adil. Reformasi di tubuh Polri menjadi syarat penting agar demokrasi tidak berubah menjadi alat kekuasaan semata," demikian Neni.***