Bupati Bekasi Jawab Tudingan Menkeu Soal Praktik Jual-Beli Jabatan: Nggak Ada, Kan Didampingi KPK!

Menurut Purbaya, praktik gratifikasi dan intervensi proyek masih menjadi sumber utama kebocoran anggaran di pemerintah daerah.

“KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” ujarnya.

Indeks Integritas Daerah Masih Rentan

Menkeu juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menunjukkan skor nasional 71,53 atau masih dalam zona kuning di bawah target 74.

“Hampir semua pemerintah daerah masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman,” ucap Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Stabilitas Fiskal Jadi Prioritas Saat Temui Fund Manager

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih transparan dan berhati-hati dalam mengelola anggaran publik.

“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tutupnya.***