Menkeu Purbaya Soroti Maraknya Penyelewengan di Pemda, Tekankan Tata Kelola Uang Publik

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti wajah buram tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Ia mengungkap praktik penyelewengan mulai dari jual beli jabatan hingga proyek fiktif di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Purbaya, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kasus-kasus seperti suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan masih banyak terjadi.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Geram, 15 Pemda Masih Parkir Uang Rakyat Rp234 Triliun di Bank

Hasil Survei Integritas 2024

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menandakan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. Rata-rata skor provinsi 67 dan kabupaten 69, menandakan sebagian besar pemda berada di zona merah.

Purbaya menekankan, perbaikan dua triwulan ke depan sangat penting agar tata kelola pemda membaik.

“Kalau enggak, saya juga dimarahin kalau ngomong ke atas,” ujarnya dengan nada ceplas-ceplos yang khas.

Baca Juga: Usai Denmark Open 2025, Jonatan Christie Bidik Hattrick Juara di French Open 2025

Tata Kelola sebagai Pondasi Ekonomi Merata

Di balik kelakar, Menkeu Purbaya menegaskan pesan serius yaitu perbaikan tata kelola bukan sekadar administratif, tetapi kunci pemerataan ekonomi. “Yang penting ekonominya bergerak dan merata, bukan hanya di pusat,” katanya.

Ia memperingatkan sumber risiko korupsi lain yang masih mengintai, termasuk gratifikasi, intervensi, dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Purbaya menegaskan, jika praktik-praktik ini tidak dibenahi, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan.

“Mari kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” ucapnya.

Baca Juga: Orasi Ainul Yakin ke Trans7 Tuai Kritik, Netizen: Komisaris Transjakarta dan Hafiz 30 Juz Kok Ucapannya Begitu?