• Minggu, 21 Desember 2025

Gerakan Nasional 98 Bahas Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Pancasila

Photo Author
- Rabu, 15 Oktober 2025 | 16:00 WIB
Gerakan Nasional 98 Bahas Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Pancasila.
Gerakan Nasional 98 Bahas Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Pancasila.

KONTEKS.CO.ID - Gerakan Nasional 98 menggelar diskusi publik bertajuk “Wujudkan Demokrasi Pancasila sebagai Arah Kembali ke Jatidiri Bangsa” di Handayani Prima, Jakarta Timur, pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis. Ada Selamet Ginting, Taufan Hunneman, Saiful Bahari, Bambang Sripudjo, dan Anton Aritonang.

Diskusi dibuka Anton Aritonang dengan mematik pembahasan mengenai arah pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahas Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan

Dr. Syaiful Bahari, kemudian memaparkan materi bertema Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Konsep Demokrasi Pancasila.

Baca Juga: Nanik S Deyang: Presiden Prabowo Minta Menu MBG Diisi 2 Jenis Lauk, Rp10 Ribu Pakai Ayam dan Telur

Ia menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari jiwa dan nilai-nilai bangsa.

“Konstitusi bukan hanya aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi cerminan jiwa bangsa yang hidup di tengah masyarakat,” kata Syaiful dalam pemaparannya.

Ia menyebut, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan pengalaman panjang bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya.

Karena itu, menurutnya, Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai arah moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Perusahaan Singapura BP Singapore dan Sinochem International Oil Diperkaya dari Korupsi BBM Pertamina Bisa Disik Kejagung? Ini Kata MAKI

Pancasila Sebagai Dasar Etika Negara

Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa para pendiri bangsa menolak sistem liberal Barat dan lebih memilih sistem yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

“Negara yang diinginkan para pendiri bangsa adalah negara berbudi pekerti, bukan negara kekuasaan,” ujarnya.

Ia menilai, etika dan moralitas penyelenggara negara menjadi kunci agar bangsa Indonesia tidak kehilangan adab.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eko Priliawito

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X