KONTEKS.CO.ID - Gerakan Nasional 98 menggelar diskusi publik bertajuk “Wujudkan Demokrasi Pancasila sebagai Arah Kembali ke Jatidiri Bangsa” di Handayani Prima, Jakarta Timur, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis. Ada Selamet Ginting, Taufan Hunneman, Saiful Bahari, Bambang Sripudjo, dan Anton Aritonang.
Diskusi dibuka Anton Aritonang dengan mematik pembahasan mengenai arah pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bahas Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan
Dr. Syaiful Bahari, kemudian memaparkan materi bertema Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Konsep Demokrasi Pancasila.
Baca Juga: Nanik S Deyang: Presiden Prabowo Minta Menu MBG Diisi 2 Jenis Lauk, Rp10 Ribu Pakai Ayam dan Telur
Ia menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari jiwa dan nilai-nilai bangsa.
“Konstitusi bukan hanya aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi cerminan jiwa bangsa yang hidup di tengah masyarakat,” kata Syaiful dalam pemaparannya.
Ia menyebut, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan pengalaman panjang bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya.
Karena itu, menurutnya, Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai arah moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila Sebagai Dasar Etika Negara
Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa para pendiri bangsa menolak sistem liberal Barat dan lebih memilih sistem yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, permusyawaratan, dan keadilan sosial.
“Negara yang diinginkan para pendiri bangsa adalah negara berbudi pekerti, bukan negara kekuasaan,” ujarnya.
Ia menilai, etika dan moralitas penyelenggara negara menjadi kunci agar bangsa Indonesia tidak kehilangan adab.
Artikel Terkait
Peran Karang Taruna DKI dan Gerakan Nasional Penyelamatan Air
Rangkaian HUT ke-66, Pemuda Pancasila Gelar Bersih Sungai Secara Nasional
MPW Sumut Solid! Inginkan Japto Lanjut Pimpin Pemuda Pancasila Periode 2025–2030
Dubes Suriah Temui Menag Nasaruddin Umar, Ingin Berguru Soal Pancasila dan Cara Bangun Islam Moderat
Alasan Ini yang Membuat Menkeu Purbaya Ingin Hapus Kebijakan Pajak PPN Rezim Sri Mulyani