Tudingan Mutasi Perwira Bermuatan Politis Tak Berdasar, DPR: Bisa Merusak Kepercayaan Publik Terhadap TNI

KONTEKS.CO.ID - Isu mutasi dan promosi perwira tinggi di tubuh TNI kembali jadi sorotan publik. Gelombang kritik mengemuka, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang menilai proses penempatan jabatan di institusi militer sarat kepentingan politik.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono justru menegaskan bahwa tudingan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar kuat.

“Mutasi dan promosi di lingkungan TNI merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier yang telah diatur secara ketat dalam sistem dan regulasi internal,” tegas Dave dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Oktober 2025.

Baca Juga: Mutasi Perwira TNI Kental Muatan Politis, Koalisi Masyarakat Sipil: Prabowo Abaikan Prinsip Meritokrasi

Proses Promosi TNI Berbasis Meritokrasi

Menurut Dave, sistem karier di tubuh TNI tidak dilakukan secara serampangan alias asal-asalan. Setiap keputusan terkait mutasi atau promosi jabatan, kata dia, berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi.

“Tuduhan bahwa promosi hanya didasarkan pada kedekatan politik adalah asumsi yang tidak berdasar dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini menjaga netralitas dan profesionalitasnya,” bebernya.

Baca Juga: Seragam TNI Ramai Dibahas, DPR: Tak Dilibatkan tapi Santai aja! Harga dan Anggaran Sama

Komisi I DPR RI lanjut Dave, sebagai mitra kerja TNI di bidang pertahanan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek kelembagaan, termasuk proses pembinaan personel.

Politikus Partai Golkar itu menyebut dalam berbagai rapat kerja dan evaluasi, tidak ditemukan indikasi sistematis yang menunjukkan adanya intervensi politik dalam proses mutasi dan promosi.

“Justru yang kami lihat adalah upaya berkelanjutan dari TNI untuk memperkuat meritokrasi dan memastikan bahwa setiap keputusan strategis didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kapabilitas individu,” sebutnya.

Kritik Perlu Tapi Harus Konstruktif

Dave mengakui bahwa kritik dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas institusi pertahanan.

Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 414 Perwira, Brigjen Marinir Freddy Ardianzah Ditunjuk Jadi Kapuspen TNI

Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak "melompat" pada generalisasi dan spekulasi politik yang tidak terbukti.