Soroti Pergantian Warna Seragam TNI, Komisi I DPR: Perlu Penjelasan Terbuka agar Publik Tak Salah Paham

KONTEKS.CO.ID – Komisi I DPR RI merespons pergantian warna seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari loreng Malvinas menjadi sage green yang ramai jadi sorotan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan internal TNI, namun DPR tetap meminta agar proses dan alasan perubahan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Informasi mengenai pergantian warna seragam TNI dari loreng Malvinas ke sage green telah kami cermati di Komisi I DPR RI. Kami memahami bahwa perubahan ini menimbulkan perhatian publik, terutama karena seragam militer bukan hanya soal identitas visual, tetapi juga menyangkut aspek operasional dan psikologis yang melekat pada prajurit,” ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Seragam Baru TNI Ramai Dibahas, DPR: Tak Dilibatkan tapi Santai aja! Harga dan Anggaran Sama

Dave menegaskan, Komisi I DPR tidak berada dalam posisi menentukan atau mengarahkan keputusan teknis semacam ini. Namun, DPR tetap menilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan warna seragam tersebut memiliki dasar pertimbangan strategis dan operasional yang kuat.

“Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan pergantian warna seragam merupakan kewenangan internal TNI. Komisi I DPR RI tidak berada dalam posisi menetapkan atau mengarahkan keputusan teknis semacam ini,” tegasnya.

Komisi I DPR lanjut Dave, tetap menghargai bahwa keputusan TNI tersebut telah melalui kajian panjang yang melibatkan aspek fungsi, kenyamanan, serta kesesuaian dengan kondisi geografis Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Minta Akhiri Kepemimpinan TNI Berdasar Senioritas

Seperti dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, warna sage green dianggap lebih menyatu dengan karakteristik hutan tropis, sehingga mendukung efektivitas kamuflase dalam operasi lapangan.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, DPR mendukung langkah-langkah pembaruan yang bertujuan memperkuat profesionalisme dan kesiapan operasional TNI, selama kebijakan itu berangkat dari kebutuhan riil di lapangan dan bukan sekadar simbolik.

“Komisi I DPR RI mendukung setiap langkah pembaruan yang bertujuan memperkuat profesionalisme dan kesiapan operasional TNI, selama kebijakan tersebut didasarkan pada kajian strategis yang matang dan kebutuhan nyata di lapangan,” tuturnya.

Baca Juga: Leher Patah Usai Terjatuh dari Tank, Prajurit Kostrad Gugur Jelang HUT ke-80 TNI di Monas

Kendati demikian, dirinya menilai TNI tetap perlu membuka ruang komunikasi publik yang lebih luas agar kebijakan seperti ini tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif.