Prabowo Juga Bakal Lantik 6 Dubes Baru di Istana, Berikut Daftar Lengkapnya

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat negara baru dalam upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025 hari ini.

Selain pelantikan wakil menteri dan kepala badan, Kepala Negara juga akan meresmikan susunan baru Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta sejumlah duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.

Salah satu nama yang akan dilantik adalah Farid Azhar Nasution, yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua LPS, mendampingi Anggito Abimanyu yang akan menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini mengisi kursi Menteri Keuangan (Menkeu).

Baca Juga: Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini: Arya Sinulingga Jadi Kepala BP BUMN, Ribka Haluk Punya Tugas Baru

“Sebagai wakil ketua LPS,” ujar Farid singkat saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat paripurna DPR yang sebelumnya telah mengesahkan susunan baru Dewan Komisioner LPS. Dalam struktur tersebut, Anggito Abimanyu menempati posisi Ketua, sedangkan Farid Azhar Nasution menjadi Wakil Ketua.

Sementara itu, Doddy Zulverdi akan bertugas sebagai anggota DK LPS bidang program penjaminan dan resolusi bank. Adapun Ferdinan Dwikoraja Purba menjabat sebagai anggota DK LPS bidang program penjaminan polis.

Selain mengukuhkan jajaran LPS, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI.

Baca Juga: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menkopolhukam, Titip Pesan Pengabdian Tanpa Batas Waktu

Mereka yaitu; Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia, Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir, Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar, Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan dan Andi Rachmianto sebagai Dubes RI untuk Belgia.

Serangkaian pelantikan ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo guna memperkuat struktur kelembagaan negara, memperluas diplomasi Indonesia di tingkat global, serta menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.***