Reformasi Polri Jangan Hanya Sekadar Retorika, Harus Jamin Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM

"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," sebutnya.

Dirinya pun berharap pembentukan Komite Reformasi Polri tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan benar-benar menjadi instrumen perubahan nyata yang menghadirkan Polri yang profesional, transparan, dan humanis dalam menjalankan tugas-tugasnya di tengah masyarakat.***