Korupsi Satelit Kemenhan: Eks Laksamana Ngaku Hanya Ikut Perintah Atasan, Siapa Dalang Sebenarnya?

KONTEKS.CO.ID - Kasus korupsi satelit kemenhan ini lagi jadi pusat perhatian. Bayangin saja, proyek satelit canggih pertahanan negara malah jadi ladang korupsi yang bikin kantong rakyat bolong Rp300 miliar.

Itulah inti kasus pengadaan user terminal satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan tahun 2016.

Kontrak senilai USD34,19 juta dengan perusahaan Hungaria Navayo International AG ditandatangani tanpa anggaran jelas, tanpa lelang, dan berujung gugatan internasional.

Akhirnya, awal 2025, Arbitrase Singapura menjatuhkan vonis, Indonesia harus membayar USD20,86 juta ke Navayo gara-gara invoice fiktif yang diajukan.

Kejaksaan Agung pun langsung gerak cepat.

Kejagung menetapkan tiga tersangka via JAMPidmil yaitu Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi sebagai PPK dan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Anthony Thomas Van Der Hayden si perantara ahli satelit, plus Gabor Kuti CEO Navayo.

Baca Juga: Pemicu Georgia Bergolak, Demo Tbilisi Ricuh: Dari Boikot Pemilu hingga Tuduhan Agen Asing

Kronologi Kasus Korupsi Satelit Kemenhan 

Kasus ini meledak Mei 2025, saat Brigjen Andi Suci ungkap dugaan korupsi satelit Kemenhan dalam konferensi pers Kejagung.

Kontrak 1 Juli 2016 itu katanya langsung ditandatangani Leonardi tanpa DIPA anggaran, padahal aturan pengadaan pemerintah jelas-jelas menegaskan bahwa kontrak harus lewat proses transparan.

Nilai kontrak turun jadi USD29,9 juta, tapi proyek mangkrak sampe 2019 tanpa duit betulan.

Hasilnya, Navayo gugat, Indonesia kalah, dan negara menanggung rugi gede.

Penyidik pun menjelaskan bahwa ada kongkalikong dalam hal pembuatan invoice bohong buat tipu arbitrase.

Tetapi kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha membantahnya.

Baca Juga: Heboh Bola Api di Langit Cirebon, BMKG Pastikan Meteor Besar Jatuh ke Laut Jawa: Itu Bukan Bencana